Hentikan Karantina Ilegal di PLTU SUMSEL I Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Siaran Pers

Tanggal 20 Maret 2020 sejumlah 20 pekerja, non-anggota SP PLTU Sumsel I, dikenai ketentuan karantina oleh Perusahaan GPEC dengan alasan pencegahan penularan Covid-19. Karantina ini berlanjut hingga 26 Agustus atau telah berlangsung 160 hari. Ketentuan Karantina Perusahaan ini hanya berlaku untuk pekerja konstruksi dan tidak berlaku untuk TKA dan pekerja kantor (staf, petugas keamanan, sopir). Sebelum ketentuan karantina yaitu 9-23 Maret, 74 pekerja anggota SP PLTU Sumsel I pimpinan Tajudin mogok kerja. Pada tanggal 24 Maret, 74 pekerja anggota SP gagal bekerja kembali karena ada ketentuan karantina perusahaan. Pada bulan Agustus perusahaan merekrut 35 pekerja baru, dengan pemberlakuan Karantina.

Terdapat beberapa kejanggalan terhadap karantina yang dilakukan oleh PLTU Sumsel I.
Pertama, Peraturan Perusahaan perihal Karantina terhadap pekerja lokal, baik yang lama maupun baru, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU No 6 Tahun 2018 maupun KMK 413/2020. Karantina hanya ditujukan kepada mereka yang diketahui melakukan kontak fisik, atau berada dalam satu ruangan, atau berkunjung dalam jarak satu meter dengan PDP atau Konfirmasi/Positif Covid-19. Atau, ditujukan kepada mereka yang baru datang, atau punya riwayat perjalanan, dari wilayah yang telah terjadi transmisi lokal. Pelaksanaan karantina Perusahaan, tanpa mengindahkan ketentuan justru dapat membahayakan kesehatan pekarja, dan berpotensi menimbulkan transmisi lokal
Kedua, Karantina ini tidak dilakukan terhadap semua pekerja, TKA dan pekerja kantor tidak dikarantina. Oleh karena itu kuat dugaan karantina ini digunakan untuk menghambat kegiatan serikat dan menjadi alasan tidak menerima kembali anggota SP yang menjalankan mogok kerja pada tanggal 9-23 Maret. Dengan kata lain karantina yang tidak sesuai aturan ini adalah bentuk anti serikat sebagaimana dinyatakan dalam UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Ketiga, Karantina berlangsung hingga 162 hari padahal aturan karantina adalah 14 hari. Hal ini menyebabkan terhambatnya ruang gerak pekerja yang dikarantina. Dapat dikatakan karantina ilegal tak berdasar ini semacam penahanan ilegal agar pekerja tidak bebas bergerak.

Keempat adalah Dinas Kesehatan Muara Enim tidak mengetahui adanya Karantina Perusahaan tersebut.

Pekerja yang dikarantina oleh perusahaan di PLTU SUMSEL 1
Pekerja yang dikarantina oleh perusahaan di PLTU SUMSEL 1

Berdasarkan hal-hal tersebut kami mendesak agar:
1. Pemerintah Daerah, Gubernur Sumatera Selatan, Plt Bupati Muara Enim, untuk segera mengambil tindakan agar karantina ilegal di PLTU SUMSEL I dihentikan.
2. Ketua Satgas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
3. Dinkes Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim melakukan pengawasan dan penyidikan anti serikat yang merupakan indikasi pelanggaran UU 21/2000.

Indonesia, 31 Agustus 2020

Narahubung:
• Taslim, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Palembang– +62 821-7801-2303
• Irma NY, Ketua LaporCovid-19 – Hp.
• Khamid Istakhori, Sekjend Federasi SERBUK Indonesia, Hp. 0812-9577-2555
• Tajudin, Ketua Serikat Pekerja PT Guangdong Power Engineering Co. Ltd. PLTU SUMSEL I – Hp. +62 821-8624-9029

BAGIKAN