“Kalian
adalah calon-calon buruh,” terang Ali Prasetyo selaku Sekretaris Regional FSPM DIY di
hadapan hadirin peserta diskusi publik dan dialog sosial. Ali memberikan
pengantar penting mengenai kondisi dunia kerja hari ini dan pentingnya serikat
pekerja dalam acara Worker Fest IV bertajuk ‘Kerja Layak sebagai
Pemenuhan Kesejahteraan dan Hak’. Baginya, mahasiswa dan kaum muda perlu lebih
akrab dengan isu-isu perburuhan sejak dini. Hal ini sebagai bentuk antisipasi dan
pembelajaran sebelum mengalami dinamika yang sering terjadi di dunia perburuhan.
Selasa
(20/12), bertempat di Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Worker Fest
IV diselenggarakan oleh mahasiswa Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) Prodi Ilmu
Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga bersama dengan Federasi SERBUK Indonesia
komite Wilayah Jawa Tengah-DIY. Kegiatan ini juga turut menghadirkan Tiga
pembicara dari latar belakang yang beragam. Mereka adalah Hepy Nur Widiamoko (Federasi
SERBUK), Ro’fah Makin (Dosen UIN Sunan Kalijaga), dan Amin Subargus
(Disnakertrans DIY).
Acara dibuka oleh sambutan dari mahasiswa kordinator PPS, Pendamping dari SERBUK, dan Siti Solechah, Kepala Prodi IKS UIN Sunan Kalijaga. "Ini sudah acara yang Keempat. Saya ingat beberapa kali sebelumnya ada yang online juga. Harapannya, ke depan acaranya bisa semakin meriah dan melibatkan semakin banyak orang yang bisa berpartisipasi," ujar Kaprodi.
Memasuki acara inti, Hepy,
sebagai pembicara pertama membuka diskusi dengan sebuah refleksi bahwa tren
tentang kampanye kerja layak sudah dilakukan sejak lama, tapi pada praktiknya
yang terjadi justru sebaliknya. Tren yang terjadi adalah semakin banyaknya buruh kontrak dengan kondisi kerja yang cukup
memprihatinkan. Di samping itu, sektor informal juga dijelaskannya sebagai
sektor yang paling rentan akan kerja layak di Indonesia. Misalnya yang terjadi
pada teman-teman buruh konstruksi. Seringkali mereka mendapatkan perlindungan
yang tidak memadai. Sebutlah tidak ada APD dan transaksi upah masih dalam
bentuknya yang tradisional sehingga tidak memiliki mekanisme yang jelas.
Masih
menurut Hepy, “Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kerja layak adalah kondisi
yang ‘mahal’ di Indonesia. Ia hanya menjadi sebatas narasi-narasi pemanis tanpa
benar-benar diimplementasikan. Temuan ITUC Global Rights Index pada 2017
juga menguatkan hal ini, Indonesia mendapatkan nilai indeks paling buruk
terkait jaminan bagi hak buruh.”
Merespon
hal tersebut, Ro’fah menyampaikan, “Di negara-negara maju, misalnya Jerman,
buruh konstruksi sangat diperhatikan secara serius, terutama dalam hal K3-nya.
Memang tidak bisa dipungkiri, konteks Indonesia memiliki kekhasannya
tersendiri, yaitu sangat dinamisnya lapangan kerja dan tidak terdatanya secara lengkap
kelompok buruh di sektor informal. Hal inilah yang kemudian menyulitkan
intervensi pemerintah. Namun, ini justru bisa menjadi peluang dan potensi yang
bisa dilakukan oleh peran Pekerja Sosial. Setidaknya mereka bisa menawarkan praktek
pembentukan dan pendampingan serikat buruh, jasa penyusunan skema pensiun, serta
edukasi ke masyarakat.”
Lebih
lanjut, ia menyampaikan pandangan alternatifnya, “Khusus terkait penyusunan
skema pensiun, Pekerja Sosial bisa memperhatikan pentingnya pembuatan jaminan
sosial sementara bagi buruh informal melalui lembaga privat. Solusi ini menjadi
penting sebagai jaring pengaman ketika kebijakan dari pemerintah tak kunjung
hadir juga.”
Dari kiri ke kanan: Khotibul Umam (Supervisor kampus), Siti Solecha (Kaprodi IKS), Amin Subargus (Disnakertrans DIY), Hepi NW (SERBUK), Ro'fah Makin (Dosen IKS), M Husain (Pendamping dari SERBUK) |
“Memang
kelayakan tidak hanya saat kerja, melainkan juga sampai pensiun. Bagaimana
ketika pensiun para buruh juga memiliki quality of life, yaitu dengan:
tidak menderita penyakit dan cacat; tidak terjadi premature death; usia
harapan hidup dan kapasitas kerja tinggi; serta mampu menikmati masa pensiun
setidaknya 10 tahun setelah purna,” jelas Amin ikut memberikan pandangannya. Selain
itu, Amin juga mengulas topik-topik komponen kerja layak lain seperti upah
pokok, K3, serta cuti haid dan melahirkan bagi perempuan.
Diskusi
publk dan dialog sosial yang digelar dalam Worker Fest IV ini juga
menghadirkan pandangan dan temuan mahasiswa PPS selama berpraktik. Sebagai
bagian dari praktik intervensi makro, mereka mengatakan bahwa kondisi yang nyata
terjadi di dunia ketenagakerjaan mengenai keadaan yang masih jauh dari kata layak
ini penting untuk disampaikan ke publik agar bisa lebih memahami situasinya. “Kita
harus membuat isu buruh ini menjadi populer dan terus mengupayakan solusi
terbaik bersama-sama,” ujar salah seorang praktikan.
Reporter: Dani Mustofa