Gerakan Rakyat di Indonesia Kecam Kudeta Bolivia

Solidaritas Internasional!

Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mengecam keras kudeta di Bolivia terhadap pemerintahan Evo Morales. Gabungan berbagai organisasi serikat buruh, tani, mahasiswa dan pelajar serta berbagai gerakan sosial lainnya menganggap penggulingan pemerintahan Bolivia ini sebagai tindakan kudeta dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis dan piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

GEBRAK menilai Evo Morales bersama Partainya merupakan pemimpin yang terpilih secara demokratis melalui pemilu pada Oktober 2019 lalu. Evo Morales memenangi pemilihan Presiden dengan meyakinkan melalui 47 persen suara. Perolehan suara itu membuatnya tidak memerlukan putaran kedua karena mencapai 40-50 persen suara. Partai pimpinan Morales, Gerakan menuju Sosialisme (MAS), juga memenangkan mayoritas legislatif secara meyakinkan dengan 67 dari 130 kursi di Parlemen dan 21 dari 36 kursi di senat.

Upaya penggulingan presiden melalui pembangkangan tentara, polisi, unjuk rasa disertai kekerasan, dan delegitimasi pemilu oleh oposisi dengan bantuan Amerika Serikat melalui OAS (Organisasi Negara-negara Amerika) merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratik. Presiden Evo Morales dipaksa mengundurkan diri, meski memenangi pemilu, setelah desakan polisi dan tentara serta aksi unjuk rasa yang berujung pada kekerasan terhadap para pendukung pemerintah. Aksi kekerasan itu bahkan berujung pada persekusi politisi pro-pemerintah seperti penculikan dan pembakaran rumah. Presiden Senat Adriana Salvatierra tidak dapat menjalankan tugas konstitusinya menjadi presiden sementara karena aksi kekerasan oposisi dan polisi. Sementara, senator Jeanine Áñez secara sepihak mendapuk posisi presiden sementara tanpa proses yang sah. Sebab, politisi Gerakan Menuju Sosialisme yang merupakan lebih 50 persen parlemen dan senat tidak dapat menghadiri rapat karena persoalan keamanan.

Kejadian-kejadian tersebut menggambarkan bagaimana aksi-aksi kekerasan telah digunakan untuk merusak kelembagaan dan proses demokrasi. Sebab, kelompok yang mendapat dukungan mayoritas dari rakyat Bolivia bahkan tidak dapat menjalankan pemerintahan. Kudeta tersebut juga bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan tujuan PBB adalah untuk mengembangkan hubungan antara bangsa berdasarkan penghormatan atas prinsip menentukan nasib sendiri dan pasal 2 ayat 1 menyebutkan PBB “berdasarkan prinsip kedaulatan yang setara semua Anggota.” Tindakan penggulingan ini mencoreng pengakuan bahwa rakyat di berbagai belahan dunia berhak menentukan nasib sendiri, termasuk melalui pemilu.

Kami melihat penggulingan Evo Morales merupakan bagian dari skema intervensi imperialis terhadap sebuah bangsa merdeka. Selama ini Evo Morales merupakan representasi dari gerakan buruh dan masyarakat adat Bolivia menentang haluan ekonomi neo-liberal yang menggaungkan kebebasan pasar. Evo Morales lebih memprioritaskan kepentingan rakyat alih-alih mementingkan kepentingan ekonomi investor.

Setelah terpilih pada 2006, ia langsung menasionalisasi industri minyak dan gas untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan agenda neo-liberal yang mengagungkan pengelolaan oleh perusahaan swasta demi profit. Di bawah kepemimpinan Morales, Pendapatan Domestik Bruto juga tumbuh sebesar 327 persen dari semula USD 9,.459 pada 2005 menjadi USD 40.500 pada 2019. Terlebih, pertumbuhan ekonomi itu disertai dengan pemerataan, ditandai dengan kemiskinan ekstrim menurun drastis dari 32,1 persen pada 2015 menjadi 11,8 persen pada 2017 dan kenaikan upah minimum 5 kali lipat dalam 13 tahun pemerintahannya dari Bs 440 (Rp 902 ribu) menjadi Bs 2060 (Rp 4,2 juta) dengan inflasi terkendali di kisaran 0.29 persen hingga 2,7 persen.

Kami melihat upaya penyelesaian damai perlu dilakukan untuk menurunkan eskalasi konflik dan menyelesaikan persoalan secara demokratis. Sebelumnya, bahkan Evo Morales bersedia mengulang pemilu sebagai itikad untuk menurunkan eskalasi konflik dengan oposisi.

Menyikapi situasi tersebut, GEBRAK menyerukan:

1. Mengecam kudeta terhadap pemerintahan Evo Morales di Bolivia.
2. Mengajak segenap gerakan sosial untuk mengutuk kudeta terhadap pemerintahan Evo Morales.
3. Mengajak segenap gerakan sosial untuk bersolidaritas terhadap perjuangan rakyat Bolivia untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial.
4. Mendesak penyelesaian secara demokratis dan damai di Bolivia atas perseturuan dengan oposisi.
5. Mengecam campur tangan Amerika Serikat dalam tindakan kudeta di Bolivia, dan kawasan Amerika Latin secara umum.
6. Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk tidak mengakui Jeanine Áñez dan pemerintahan hasil kudeta.

Jakarta, 14 November 2019,

Gerakan Buruh bersama Rakyat merupakan gabungan berbagai organisasi gerakan sosial.

Anggota Gebrak adalah:
1. KASBI
2. KPBI
3. KSN
4. SGBN
5. SINDIKASI
6. FPPI
7. SP JOHNSON
8. JARKOM PERBANKAN
9. AKMI
10. GPPI
11. LBH JAKARTA
12. YLBHI
13. KPA
14. LMND-DN
15. SEMPRO
16. KPR
17. PEREMPUAN MAHARDIKA
18. BEM JENTERA
19. FMK
20. FIJAR
21. GMNI UKI

Narahubung:
Juru bicara Gebrak

– Simon : 081318104500
– Ian Ahong : 085814986548

BAGIKAN